Babak Baru Perkara Aset Kebondalem Purwokerto, Dugaan Hilangnya Dokumen Asli Akan Dilaporkan ke Dittipidum Bareskrim Mabes Polri

Babak Baru Perkara Aset Kebondalem Purwokerto, Dugaan Hilangnya Dokumen Asli Akan Dilaporkan ke Dittipidum Bareskrim Mabes Polri

targetkasusnews.co.id

Kontruksi Hukum Perkara Aset Kebondalem, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dibangun Dittipikor Bareskrim Mabes Polri hampir sempurna. Tim Penyelidik Dittipikor Bareskrim Mabes Polri berhasil menemukan beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Namun ada sedikit mengalami kesulitan mendapatkan Dokumen Kesepakatan Perjanjian asli yang dibuat oleh pihak Pemda Banyumas dengan pihak pengusaha. Dokumen asli ini sangat dibutuhkan sebagai dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.Kalau dokumen asli tersebut sudah bisa didapat, rencananya Bareskrim Mabes Polri akan segera melakukan Gelar Perkara.

Ada beberapa dokumen-dokumen yang sampai sekarang belum diperoleh dari pihak kabupaten; mungkin kesulitan, mungkin hilang atau bagaimana, itu menyulitkan penyelidik terutama teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu menghitung kerugian Negara.” Demikian petikan penjelasan Kadittipikor Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol. Indarto saat memaparkan hasil penyelidikan sementara yang kami peroleh pada Pertemuan Rapat Koordinasi dari Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang dipimpin Asdep 4/V Kamtibmas pada Jumat, 19 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat membahas permasalahan pengaduan masyarakat terhadap konflik berlatarbelakang lahan yang berada di wilayah Kebondalem, Kabupaten Banyumas, ” ungkap Ananto Widagdo, SH.

Perkara Aset Kebondalem Purwokerto kini memasuki babak baru, kali ini menyasar dugaan hilangnya dokumen asli akan dilaporkan ke Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.Atas dugaan hilangnya dokumen asli tersebut, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd. (Pelapor perkara Aset Kebondalem), sekarang rencananya akan melayangkan Pengaduan ke DIT.Tipidum Bareskrim Mabes Polri, mengadukan siapa yang paling bertanggungjawab atas dugaan hilangnya dokumen asli itu ( Sebagai Teradu).

Pelaporan yang akan dilakukan ini menururut Ananto, SH sangat berdasar.Di dalam Undang-Undang Repiblik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, disebutkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat, Pasal 73 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a. menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan; b. melaporkan kepada lembaga kearsipan apabilamengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait. (2) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip. (3) Pemerintah dapat memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategori DPA.

Bab IX, Ketentuan Pidana , Pasal 83: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah). Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).” ANRI menerima pengaduan masyarakat berupa: Keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja di bidang kearsipan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara.Penanganan pengaduan masyarakat diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal pengaduan diterima oleh Inspektorat ANRI, jelas Ananto Widagdo, SH.

Berkas Pengaduan sudah disiapkan, Pengaduan melalui Surat Pengaduan teregister Nomor : 001/AD.LP/V/2022 ditujukan Kepada Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, U.p DIT.Tipidum Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, disertakan juga lampiran berupa satu lembar Surat Kuasa dan berkas satu bendel.
“Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai masyarakat mengadukan siapa yang paling bertanggungjawab atas dugaan hilangnya dokumen asli itu ( Sebagai Teradu) dan patut diduga telah menghilangkan atau menyembunyikan Arsip Negara atau Dokumen Penting milik Kabupaten Banymas mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh Bupati Banyumas saat itu dengan PB Bali CV pada Tahun 1980 dan 1982. ” Dimana dalam hal ini kami selaku Masyarakat membutuhkan data guna menghitung kerugian keuangan negara yang akan dilakukan oleh BPK RI. Sebelum melayangkan Surat aduan ini, beberapa waktu lalu kami sudah berkonsultasi baik dengan Kemenkopolhukam maupun ke Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.Hasilnya dari kedua Instansi tersebut intinya akan dilakukan analisa terlebih dahulu.Jadi sekarang kami menunggu bagaimana nanti hasil analisanya.Masalah siapa nantinya yang akan diadukan, nanti kami jelaskan ke publik setelah pengaduan kami resmi diterima, ” jelas Ananto, SH.

Ananto, S.H., S.Pd juga melayangkan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Up. Dittipidkor yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 RT. 2/RW.1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12110, hal Permohonan Gelar Perkara Khusus atas Kasus Kebondalem, Purwokerto, Banyumas.Surat tersebut juga turut disertakan satu bendel berkas dan satu CD ROM (Pernyataan Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol.Dr.Indarto, S. H., S. Sos, S.I.K, M. Si).

“Kami mohon kepada Ditipidkor Bareskrim Mabes Polri untuk memerintahkan agar dilakukan Gelar Perkara Khusus atas Permasalahan Aset Kebondalem di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah, ” terang Ananto, SH.

Selaku pelapor perkara asset kebondalem, Ananto Widagdo, SH, S. Pd, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor di jl. Jenderal Soedirman Timur No. 927 A Berkoh, Purwokerto Selatan, sebagai Kuasa Hukum dari warga masyarakat, yang saat itu tahun 2019 mendapatkan kuasa dari kline wakil masyarakat, mewakili masyarakat kabupaten Banyumas yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan atas aset Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Kebondalem lewat class action, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Banyumas, juga LSM yang peduli dengan Banyumas, bisa mengawal perkara asset milik Pemda Banyumas ini, agar segera dapat kembali ke Pemda Banyumas.Perkara ini yang sedang diusut Bareskrim Mabes Polri masyarakat banyumas berharap agar kasus itu segera ada kepastian hukum, karena kasus ini sudah cukup lama.

Selain melakukan Class action , diperkara Asset Kebondalem ini kami juga diminta Warga Masyarakat Peduli Banyumas dan Tokoh Masyarakat Banyumas sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan gugatan citizen lawsuit (Gugatan warga negara) adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara, ” terang Ananto, SH. ( Banyumas – Trie)