Hakim Tolak Gugatan Seluruhnya, Ir.Eko Tjiptartono : Putusan Hakim Belum Adil, Ajukan Banding

Hakim Tolak Gugatan Seluruhnya, Ir.Eko Tjiptartono : Putusan Hakim Belum Adil, Ajukan Banding

targetkasusnews.co.id

Dua Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ir.Eko Tjiptartono (65) warga Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap Kejaksaan Negeri Purwokerto (Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RI (Turut Tergugat), berakhir kandas di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Majelis Hakim PN.Purwokerto yang menyidangkan perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pwt dan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pwt tersebut dalam putusannya yang disampaikan melalui e – court, Kamis (24/3) menyatakan menolak gugatannya untuk seluruhnya.

Atas Putusan Majelis Hakim itu Ir.Eko Tjiptartono menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.Memori Banding yang dibuat secara pribadi oleh Eko Tjiptartono sendiri ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah melalui: Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Eko Tjip menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto belum memenuhi rasa keadilan dan bijaksana,” Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto saya rasa belum Adil dan Bijaksana, juga dalam pertimbangan hukumnya terutama soal unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang jadi pokok masalah gugatan saya ini, Majelis Hakim dalam mengurai pertimbangan hukumnya bersifat parsial,” terang Eko Tjip alasan pengajuan bandingnya kepada Media Target Kasus News.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pwt, kata Eko Tjip, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu keliru dalam menafsirkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat apabila Penggugat merasa telah dilanggar hak subyektifnya dan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum karena putusan bebas perkara pidana, maka jalan keluar yang tepat adalah melaluii pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP karena solusinya sudah dijelaskan secara limitative imperative dan bukan bersifat opsional (bisa memilih jalur pidana atau perdata).Sementara Pasal 1365 KUHPerdata lebih berkaitan dengan ganti kerugian keperdataan antar perseorangan.Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, karena alasan antara lain: Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada umumnya Para Sarjana berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bagaimana jika seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses. “

Artinya jika si korban merasa dirugikan akibat PMH oleh seseorang, maka si korban berhak untuk menggugat ganti rugi kepada pelaku PMH di Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisil Tergugat sesuai dengan Hukum Acara Perdata, asalkan korban bisa membuktikan syarat yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata (4 syarat yaitu ada PMH, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara PMH dengan kerugian), jelasnya.

Dalam pengajuan Banding ini, Eko Tjip (Pembanding) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat : Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto sebagaimana tertuang dalam Memori Banding-nya tertanggal 10 Mei April 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2022.Dan Mengadili Sendiri: 1. Menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat bersalah dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pembanding sesuai Putusan Mahkamah Agung yang Membebaskan Pembanding atas 2 (dua) Perkara Korupsi terdahulu, 2. Menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), 3. Menyatakan Pembanding berhak memperoleh Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil sesuai yang tercantum dalam Materi Gugatan Pembanding, 4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Untuk pertimbangan Majelis Hakim pada perkara gugatan 78/Pdt.G/2021/PN Pwt, lanjut Eko Tjip, Bahwa di dalam KUHAP khususnya Pasal 95 baik dalam pasal itu sendiri maupun penjelasannya tidak menyebutkan bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan yang limitative imperative dalam mengakomodir kepentingan perdata atas penggantian kerugian karena kesalahan penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana. Artinya tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat (Terdakwa) yang dirugikan oleh Tergugat (Kejaksaan) dimungkinkan untuk menuntut haknya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan ketentuan yg diatur dalam KUHPerdata untuk dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas PMH baik hukum privat maupun hukum public (seperti hukum pidana)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu keliru dalam menafsirkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan kata lain gugatan Pembanding yang menuntut ganti rugi kepada Tergugat (Kejaksaan) yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sudah tepat.

“Kerugian Immateriil walaupun tidak bisa dihitung dengan besaran rupiah secara pasti, tetapi Pembanding atau Orang Waras siapapun akan lebih memilih untuk mengganti apapun, dibandingkan dengan memilih untuk DIPENJARAKAN, yang tentu dampaknya mempermalukan secara pribadi, keluarga dan keluarga besar, secara Sosial, Psychologis, Moral, Menthal dan Spirituil apalagi pemberitaan yang sangat viral di media massa maupun elektronik sudah meluas secara Nasional terhadap Pembanding, apalagi Pembanding mempunyai Latar Belakang dari keluarga besar yang berprofesi sebagai Pendidik, maupun Pembanding yang dipercaya untuk memimpin beberapa organisasi tingkat Jawa-Tengah,” urai Ir. Eko Tjiptartono (Pemohon Banding).

Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat : Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto sebagaimana tertuang dalam Memori Banding-nya tertanggal 10 Mei 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2022.Dan Mengadili Sendiri :1. Menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat bersalah dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pembanding sesuai Putusan Mahkamah Agung yang Membebaska Pembanding atas 2 (dua) Perkara Korupsi terdahulu, 2. Menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), 3. Menyatakan Pembanding berhak memperoleh Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil sesuai yang tercantum dalam Materi Gugatan Pembanding, 4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Adanya Putusan bebas dari Mahkamah Agung RI itu sebagai dasar Ir.Eko Tjiptartono melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Purwokerto.Untuk Perkara pertama Perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pwt. Perkara Jual-Beli Tanah Ir.Eko Tjiptartono ke PDAM Kabupaten Banyumas Eko Tjiptartono menuntut ganti rugi material dan imaterial sebanyak Rp.100.952.000.000,- (seratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah); Tergugat untuk membuat permintaan maaf melalui Surat Kabar Nasional (KOMPAS dan MEDIA INDONESIA) dan Surat Kabar Daerah Jawa Tengah (SUARA MERDEKA) selama 3 (tiga) hari berturut-turut minimal setengah halaman belakang.

Tuntutan Ganti Rugi untuk perkara ke dua Perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pwt. terkait Dugaan adanya Pengalihan Asset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.Eko Tjiptartono menuntut ganti rugi material dan imaterial sebanyak Rp. 200.764.000.000,- (dua ratus miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).Tergugat untuk membuat permintaan maaf melalui Surat Kabar Nasional (KOMPAS dan MEDIA INDONESIA) dan Surat Kabar Daerah Jawa Tengah (SUARA MERDEKA) selama 3 (tiga) hari berturut-turut minimal setengah halaman belakang.

Persidangan perkara gugatan Ir.Eko Tjiptartono dipimpin Ketua Majelis Hakim Yunianto Agung Nurcahyo, SH, didampingi Hakim Anggota melcky Johny otho, SH dan Aditya Ari Wirawan, SH, dibantu Panitera Pengganti Haryati.Persidangan perdana digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis (23/9).

Harapan besar Eko Tjip dalam upaya hukum banding ini, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkaranya akan adil dan bijaksana.” Saya berharap nantinya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara banding saya ini akan memenuhi rasa keadilan dan bijaksana.

“Karena pengalaman proses hukum dua perkara yang sudah pernah saya jalani tidak pernah menang di Pengadilan Negeri, namun selalu menang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.Buktinya dalam dua perkara korupsi yang dituduhkan/didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, di Pengadilan Tipikor PN Semarang saya dibyatakan terbukti bersalah, di Pengadilan Tinggi saya diputus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan akhirnya dua perkara saya itu mendapat putusan bebas dari Mahkamah Agung, ” tandas Ir. Eko Tjiptartono kepada Media Target Kasus News. ( Banyumas – Trie )

.

.

.

CATATAN REDAKSI : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email : targetkasusnews20@gmail.com atau ke 085270580001. Terima kasih.