Ngeri Bikin Merinding…..!!!! Giliran Timtas Mafia Tanah Kejati Jateng Periksa Pejabat Pemkab Banyumas

Ngeri Bikin Merinding…..!!!! Giliran Timtas Mafia Tanah Kejati Jateng Periksa Pejabat Pemkab Banyumas

targetkasusnews.co.id // BANYUMAS

Proses hukum Perkara Kebondalem, Purwokerto, Banyumas, Jawa tengah tentang dugaan tindak pidana korupsi bekaitan dengan pengelolaan bangunan di kawasan Kebondalem, Purwokerto, Banyumas, Jaws Tengah bisa dipastikan bakal berlanjut.Jelas, tegas Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri perintahkan “LANJUT”.

Tim Penyidik Dittipikor Bareskrim Polri dalam melakukan penyelidikan perkara Kebondalem telah menemukan beberapa Perbuatan Melawan Hukum.Belum lama ini saya dapat kabar dari pak Ketua Tim (Katim) yang menangani perkara Kebondalem di Dittipikor Bareskrim Polri, bahwa perkara Kebondalem sudah ada perkembangan dan sudah digelarkan lagi di Direktorat, dan pak Direktur perintahkan “LANJUT”.” kata Ananto, SH.S.Pd, Kuasa Hukum Masyarakat Banyumas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas ( AMB), sebagai pelapor perkara ini kepada Media Target Kasus News saat mengawal Aksi Demo yang dilakukan AMB di depan Kantor Bupati Banyumas, purwokerto, Jawa Tengah.Aksi demo, Kamis ( 1/9 ).

AMB menyampaikan aspirasinya agar aset Pemerintah Daerah, dalam hal ini aset Kebondalem dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemda Banyumas, AMB tetap kekeh akan membongkar persekongkolan perkara Kebondalem.

Sekarang giliran Tim Pemberantasan (Tim Tas) Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai bergerak mengusut perkara Kebondalem, terkait dugaan penyerobotan aset milik Pemda Banyumas yang hingga kini masih dikuasai oleh pihak lain.Beberapa orang pejabat Pemkab Banyumas telah dipanggil dan diperiksa Tim Tas Mafia Tanah Kejati Jateng untuk dimintai keterangannya, pihak pengusaha juga sudah dipanggil.

“Kepadaa Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, kami ucapkan banyak terimakasih dan apresiasi telah menyatakan dukungannya hal penuntasan perkara Kebondalem ini yang tengah diusut Tim Tas Mafia Tanah Kejati Jateng.Tujuan saya melaporkan perkara ini supaya aset Kebondalem yang bernilai puluhan miliar rupiah itu kembali kepada Pemkab Banyumas untuk dikelola lagi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.Kami sebagai Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Banyumas (AMB) akan terus mengawal pekara ini sampai tuntas.,” jelas Ananto, S.H

Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Sunawan, SH, M.Hum menyatakan turut mendukung memberikan support atas gerakan AMB dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Banyumas.

“Untuk penuntasan perkara Kebondalem ini kami dukung dan kami support perjuangan teman -teman semua dari AMB, namun demikian support ini dalam rangka penegakkan hukumnya. Perkara ini telah dilaporkan ke Timtas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengungkapkan adanya dugaan mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Banyumas.Intinya kami juga sepakat dan sejalan untuk sama-sama menyelamatkan aset daerah di Kebondalem..Terkait petisi dukungan pemberantasan mafia tanah di Banyumas, termasuk aset Kebondalem, akan kami teruskan dan sampaikan ke Kejati Jawa Tengah ,” kata Sunarwan, SH,Mhum saat menerima audensi dari perwakilan AMB, Kamis (11/8-2022) yang meminta dukungan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, agar perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cepat tuntas dan aset pemerintah kabupaten Banyumas yang kini diduga masih dikuasai oleh pihak lain bisa kembali ke Pemda Banyumas.

Pembina AMB, Suherman yang juga mantan Ketua DPRD Banyumas saat audensi, dengan Kajari Purwokerto, mengucapkan terimakasih kepada Kajari Purwokerto, Bapak Sunarwan, S.H, M.Hum atas diterimanya audensi AMB dan Kajari Purwokerto telah menyatakan mendukung penuh atas penuntasan perkara Aset Pemda Banyumas di Kebondalem yang sedang ditangani oleh Tim Tas Mafia Tanah Kejati Jateng.” Juga bersama – sama mengupayakan agar Aset Pemda Banyumas di Kebondalem segera kembali ke pihak Pemda Banyumas dan dikelola kembali oleh Pemda Banyumas, ” ungkap Herman.

Dalam mengawal Perkara Kebondalem ini, kata Ananto, SH, hanya ingin memperjuangkan hak pengelolaannya agar kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, karena secara legal standingnya sertifikat atas nama Pemerintah Darah Kabupaten Banyumas.

“Kalauu yang saya kejar obyek perjanjian tahun 1980 dan 1982, jadi di petanya ada 51 ruko dan disewakan lagi kepada pengelola yang baru dari pengelola yang notabene sudah tidak ada dasar hak pengelolaannya.Jadi harus dikejar karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola dengan baik dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat khususnya masyrarakat kabupaten Banyumas antara lain untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.Harapan saya aset dikembalikan, karena subyek hukumnya sudah ada dan obyek hukumnya jelas bahwa itu aset milik Pemda Banyumas,” terang Ananto, S.H

Berdasar Informasi yang diterima dari pihak Kejati Jawa Tengah, masih kata Ananto S.H, dalam waktu dekat juga akan dilakukan eskpos laporan ini.Setelah ekspose, jika bukti-bukti dinyatakan kuat, dinaikkan ke penyidik tindak pidana khusus (Pidsus).” Pidsus ini nanti yang menentukan alat bukti yang telah dikumpulkan dijadikan dasar telah terjadi dugaan korupsi.Jika dugaan korupsinya ada, kemudian dihitung oleh BPK – P Jawa Tengah.Pasti saya yakinkan di situ ada tindak pidana korupsinya, ” tandas Ananto Widagdo, S.H, S.Pd.

Dedi Kuswanto, Kabid Aset, BKAD Kabupaten Banyumas, menyatakan, antara Pemda Banyumas dengan pihak PT.GCG Purwokerto terdapat perbedaan pendapat.Menurut pendapat PT.GCG, berdasarkan putusan pengadilan yaitu obyek yang dieksekusi adalah keseluruhan dengan batas- batas sebelah utara, jalan Jenderal Gatot Soebroto, sebelah timur jalan Jenderal Soeprapto, sebelah selatan dan barat jalan Syafei.Tetapi kalau menurut pendapat Pemda Banyumas, yang dieksekusi obyek perjanjian tahun 1986 saja yang dibelakang obyek yang 1980 dan 1982.

Hal inilah yang kemudian terjadi karena perbedaan pendapat, Pemda Banyumas sedang mengupayakan adanya pembatalan atas kesepakatan bersama 8 Desember 2016, yang artinya 1980 dan 1982 seharusnya tidak ikut.” Kita mengupayakannya lewat jalur hukum.Perjanjian 1980, 1982 dan 1986 pada prinsipnya sama.Pemda Banyumas pemilik tanah kosong, kemudian pihak ke- II membangun bangunan sarana prasarana dan setelah selesai bangunan itu diserahkan ke Pemda Banyumas.Pihak ke- II yang membangun memperoleh hak pengelolaan selama sekian tahun.Kalau kepemilikan clear milik Pemerintah Daerah, hanya pengelolaannya ini yang masih beda pendapat,” jelas Dedi Kuswanto, Kabid Aset, BKAD Kabupaten Banyumas, yang saat itu sempat mendampingi Sekretaris BKAD Banyumas, Wahyu Edi dalam memenuhi panggilan Kejati Jateng.

Kuasa hukum PT.GCG Purwokerto menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap untuk mengikuti semua tahapan – tahapan proses hukum yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.” Prinsip pihak kami (PT.GCG) menghormati proses hukum yang tengah berjalan ini dan siap mengikuti setiap tahapan tahapannya, ” kata Dr.Agoes Djatmiko kepada Media Target Kasus News.

Sayangnya sampai saat ini, Bupati Banyumas, Ir.Achmad Husein belum berhasil ditemui Media Targer Kasus News untuk dikonfirmasi.Bagaimana endingnya dari proses hukum perkara Kebondalem ini yang tengah diusut Dittipikor Bareskrim Mabes Polri dan Tim Tas Mafia Tanah Kejati Jateng.Apakah nantinya penyidik yang mengusut perkara ini akan menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka dan siapa nanti yang akan ditetapkan sebagai tersangkanya.Sabar, simak dan tunggu, kedua Aparat Penegak Hukum tersebut saat ini sedang bekerja ekstra serius dan masih terus berkomitmen menuntaskan perkara Kebondalem, yang merupakan Aset milik Pemda Banyumas dengan profesional, akuntabel, dan transparan. (Banyumas – Trie )