Patut Diduga Pungli Dispenda Tagih Pajak Retribusi Tanpa SPTPD Demi Meraup Keuntungan Semata

Patut Diduga Pungli Dispenda Tagih Pajak Retribusi Tanpa SPTPD Demi Meraup Keuntungan Semata

TargetKasusNews.co.id

Medan – Pajak retribusi gerai Indomaret di Kota Medan disoal, penagihan pajak yang dinilai diluar prosedur membuat Pajak Retribusi sebagai kewajiban pihak Indomaret menjadi terancam menunggak sampai dua tahun lamanya.

Dijelaskan sumber media ini yang enggan dipublikasikan namanya membeberkan bahwa oknum pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan menagih pajak retribusi tanpa disertai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

” Pernah ada tagihan tapi tidak jelas, hanya diketik dikertas biasa. Pihak Indomaret meminta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada pihak BPPRD namun tidak bisa menunjukkan.” ucap sumber.

Kabar menunggaknya sebanyak tujuh puluhan gerai Indomaret di Kota Medan itu dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penagihan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Sutan Partahi Siahaan.

Sutan menjelaskan bahwa Gerai Indomaret yang menunggak dalam waktu dekat akan melunasi kewajibannya.

” Ternyata setelah kita telusuri ada yang belum bayar, sudah mau bayar itu bang, Satpol PP pun sudah kita panggil,” Ucap Sutan.

Menanggapi hal itu pakar hukum Peradi Kota Medan Yudi Irsandi SH menegaskan hal ini telah terjadi pembiaran demi meraup keuntungan semata.

Hal ini patut diduga pungli, meskipun diduga ada keterlibatan oknum pegawai dispenda yang bertopeng dibalik pihak ketiga sebagai suruhan.

Dalam identitas Juru Parkir (Jukir) sudah sangat jelas dibuat, petugas parkir hanya mengambil parkir badan jalan bukan halaman pribadi.

Pada dasarnya parkir manual tersebut setiap bulan di kenakan biaya berdasarkan kemampuan pengelola parkir, ujar Yudi Irsandi SH.

Lanjut Yudi yang berperawakan rambut plontos ini lagi, jika hal ini dibiarkan maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pemerintah Kota Medan pungkasnya.

Bagaimana mungkin penagihan pajak Retribusi dari Dinas Resmi ditagih hanya dengan secarik kertas? Tanyanya.

Pun halnya mengenai petugas Parkir yang mengenakan kartu pengenal yang di stempel Dispenda Kota Medan itu. Menurutnya pada masa sekarang ini sudah ada peralihan ke E parkir, harusnya cara – cara manual dihindari guna meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

” Tidak pernah ada pihak ketiga dalam urusan parkir kecuali sekarang menggunakan E Parkir” kata Yudi.

(Josua/G)

.

.

.

CATATAN REDAKSI : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email : targetkasusnews20@gmail.com. Terima kasih.