Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekecamatan Tonjong Dikerjakan Oleh Pihak Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekecamatan Tonjong Dikerjakan Oleh Pihak Ketiga

targetkasusnews.co.id

Kepedulian serta perhatian pemerintah terhadap pembangunan sarpras perdesaan, pemulihan ekonomi desa, penanganan kemiskinan di desa desa , luar biasa yang terjadi di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 menganggarkan dana sebesar Rp1.662.977.500.000 untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan seluruh desa di wilayah Jawa tengah.

Bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana ini, telah diberikan pada 29 kabupaten se-Jawa Tengah.pada saat ini beberapa pekarja sudah banyak yang selesai dalam pengerjaan tingal beberapa titik yang belum di kerjaka, namun pemerintah desa tidak semua bisa menjalan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dana dari bantuan keuangan dari propinsi Jawa tengah.

Seperti halnya yang terjadi di 13 desa di kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes .pada tahun 2022 dari 14 desa di kecamatan Tonjong hanya satu desa yang tidak mendapat bantuan keuangan dari pemerintah propinsi Jawa tengahdan yang mendapat yaitu 13 desa sekematan Tonjong.

Namun sangat disayangkan dari 13 desa yang saat ini mendapat bantuan keuangan (BK) dari propinsi Jawa tengah tidak di laksana sendiri melainkan hampir semua kegiatan pembangunan di laksanakan oleh pihak ke tiga dalam hal ini rekanan.

Padahal dalam Peraturan Gubernur tahun 2021 tentang cara pelaksana kegiatan pembangunan yang bersumber dana dari (BK) propinsi harus di kerjakan oleh desa .dalam Team Pelaksana Kegiatan (TPK) desa itu sendiri.supaya ada pemberdayaan masyarakat juga.sehingga masyarakat merasa memiliki dan hasilnyapun bisa lebih maksimal .

Terkait kegiatan pembangunan desa di wilayah kecamatan Tonjong yang saat ini hampir semua di kerjakan oleh pihak ketiga, diakui salah satu kepala desa diantara Suparjo yang notaben selaku kepala desa Raja wetan, Kecamatan Tonjong kabupaten Brebes, Beliau mengatakan bahwa benar semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari (BK) propinsi tahun semua di kerjakan oleh rekanan yang di tunjuk oleh dewan pengusung kegiatan tersebut.

Desa hanya penerima manfaat saja.untuk desa hanya di kasih 5% dari nilai anggaran untuk oprasional desa di tambah untuk pajak 12,5% .semua anggaran langsung di minta oleh rekanan yang sudah di tunjuk oleh masing masing dewan pengungsung kegiatan tersebut.

Sementara pengakuan kalau kepala desa hanya minta 5% di tambah 12,5% dari nilai anggaran di bantah salah satu pelaksana kegiatan yang di percaya oleh rekanan sdr. Yusup salah satu rekanan pelaksa yang mengerjakan kegiatan pembangunan desa tangeran kecamatan Tonjong.

Beliau mengatakan rata desa memotong lebih dari 20% sampai 30% dari nilai anggaran

Secara terpisah Erwin salah satu ketua TPK di salah satu desa di wilayah kecamatan Tonjong juga menjelaskan.untuk kegiatan pembangunan desa di wilayah kecamatan Tonjong dari tahun 2019 sampai sekarang di kerjakan oleh rekanan yang telah di tunjuk oleh dewan pengusung kegiatan tersebut. TPK desa hanya sekedar formalitas saja, walau secara tertulis di papan imformasi tertulis jelas pelaksa kekegiatan TPK Desa setempat tapi semua itu Cuma formalitas, pada kenyataan semua kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari BK Propinsi Jawa tengah dikerjakan oleh rekanan yang di tunjuk oleh masing masing dewan pengusung.

Beliau juga sangat menyayangkan hal ini di karena hampir semua pembangunan desa yang bersumber dan dari BK Propinsi di kerjakan oleh pihak ketiga rata kurang maksimal dan tidak ada pemberdayaan masyarakat setempat.(Marlan)