Pembebasan Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Nilai Tidak Efektif, Berikut Tanggapan Salah Satu Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Jurusan Hukum

Pembebasan Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Nilai Tidak Efektif, Berikut Tanggapan Salah Satu Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Jurusan Hukum

targetkasusnews.co.id

Pekanbaru – Saat wabah Covid-19 menyebar keseluruh penjuru dunia, banyak negara-negara yang melakukan cara agar virus Covid-19 ini menurun angka penyebarannya. Hal ini menjadikan pemerintah pusat hingga daerah di Indonesia merumuskan berbagai kebijakan dan himbauan dalam rangka memutus persebaran COVID-19 di negeri ini.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menyita perhatian publik belakangan adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, memberikan pembebasan dengan asimilasi dan integrasi kepada lebih dari 30.000 narapida umum dan anak di seluruh Indonesia melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran COVID-19 ini, menurut yasonna diambilnya berdasarkan nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan kapasitas sebagian besar rumah tahanan (rutan) di Indonesia yang over capacity.

Keadaan yang jelas berbanding terbalik dengan himbauan pshysical distancing yang lebih dahulu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya bukan tidak mungkin penyebaran COVID-19 masuk ke lingkungan lembaga pemasyarakatan dan dengan padatnya kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 antar sesama narapidana. pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak. Sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan 1/2 masa pidana bagi anak.

Program asimilasi dan program hak integrasi yang disahkan sejak tanggal 30 Maret 2020 telah dijalankan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Dari peraturan yang baru disah kan itu, terulang lagi banyaknya kasus dilakukan narapidana yang baru saja dikeluarkan karena mendapatkan program asimilasi itu contohnya di beberapa lokasi seperti di Sulawesi Selatan, seorang pria bernama Rudi Hartono harus kembali mendekan dalam penjara karena berusaha mencuri di rumah warga.Seorang pria bernama faisal diamankan lantaran diduga mencoba mencuri motor di Jalan Raden Intan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Faizal sendiri merupakan narapidana yang dibebaskan dari penjara berkat program asimilasi pemerintah dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona.

Kejadian diatas menjadi pertanyaan yang besar bagi seluruh masyarakat indonesia apakah program asimilasi dan program hak integrasi menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 atau menjadi sebuah kesempatan bagi para elit politik untuk memanfaatkan keadaan tersebut, Seharusnya kebijakan yang dibuat ini dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah diharuskan untuk mengambil tindakan setelah kepulangan narapida agar terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak terjadi lagi pengulangan tindak kejahatan dimasa pandemi ini, dan kriteria pembebasan narapidan harus diawasi dengan syarat-syarat yang ketat agar tidak salah memilih dalam pembebasan narapidana. Covid-19 Di Nilai Tidak Efektif, Berikut Tanggapan Salah Satu Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Jurusan Hukum.

( Maret Daeli/Risman duha )