Pemda Banyumas Terancam Digugat Wanprestasi, Terkait Putusan Eksekusi Mahkamah Agung RI

Pemda Banyumas Terancam Digugat Wanprestasi, Terkait Putusan Eksekusi Mahkamah Agung RI

Targetkasusnews.co.id// Banyumas

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terancam digugat Wanprestasi (Ingkar Janji) oleh PT.Graha Cipta Guna (GCG) Purwokerto.

Pemda Banyumas dianggap telah cidera janji atas Kesepakatan Bersama antara Pihak Pemda Banyumas dengan Pihak PT. GCG Purwokerto yang dibuat pada tanggal 8 Desember 2016 silam

“Sampai saat ini Pemda Banyumas baru sebagian, belum seluruhnya merealisasi atas Kesepakatan Bersama itu, yang seharusnya sudah selesai di tahun 2019 lampau. Atas dasar hal itu, kami dari Pihak PT. GCG akan segera mengajukan gugatan wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Pemda Banyumas.Untuk Gugatan Wanprestasi tersebut akan kami lakukan setelah ada putusan Kasasi yang diajukan oleh Pemkab Banyumas terkait pembatalan kesepatan tahun 2016 karena adanya kekhilafan,” Kata Kuasa Hukum PT. GCG, Dr. Agoes Djatmiko, SH. MH Kepada Media Target Kasus News.

Sesuai isi dalam Kesepakatan Bersama Antara PT.Graha Cipta Guna Sebagai Pemohon Eksekusi Dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Sebagai Termohon Eksekusi Dalam Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi Perkara Perdata, Nomor:14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.PwtJo.No.46/Pdt.G/2007/PN.Pwt.Jo.No.88/Pdt/2008/PT.Smg.Jo.No.2443K/Pdt/2008.Jo.No.530.PK/Pdt.2011, yang dibuat di Purwokerto, 08 Desember 2016 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijade) terhadap perkara perdata nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt Jo. No.88/Pdt.G/2008/PT.Smg.Jo.No.2443 K/Pdt/2008 Jo.No.530 PK/Pdt/2011, antara Yohanes Widiana: Direktur Utama PT.Graha Cipta Guna, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PT.Graha Cipta Guna berkedudukan di Jl.Dr.Angka (Komplek Tirta Kembar) Purwokerto, dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, sekarang Pemohon Eksekusi; Melawan Pemerintah R.I. CQ.Pemerintah Kabupaten Banyumas, CQ.Bupati Banyumas; dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sekarang Termohon Eksekusi.

Para Pihak telah melakukan kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut; Bahwa Pelaksanaan Putusan/Ekseskusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2443 K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas secara sukarela; Bahwa kewajiban Termohon Eksekusi untuk membayar uang kepada Pemohon Eksekusi yaitu disepakati sebesar Rp.22.000.000.000,- (dupupuh dua milyar rupiah).

Bahwa pembayaran kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana tercantum dalam poin 2 tersebut diatas akan dilaksanakan dengan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu; Tahap I dalam tahun 2017 sebesar Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2017; Tahap II dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); Tahap III dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).Dan untuk Tahap II dan Tahap III kewajiban pembayaran tersebut akan dipenuhi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai yang dijanjikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersedia untuk dikenai sanksi berupa membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari keterlambatan.

Bahwa Pengosongan Obyek Sengketa terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas paling lambat 31 Maret 2017.Bahwa Pihak PT.Graha Cipta Guna (Pemohon Eksekusi)bersedia menampung 80 (delapan puluh) Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan Obyek Sengketa dari relokasi-relokasi sementara, kemudian TP.Graha Cipta Guna selaku Pemohon Eksekusi akan menyediakan tempat untuk menampung 80 PKL tersebut dengan prioritas untuk memilih tempat usaha sesuai zonasi sebelum ditawarkan pihak luar.Penyerahan Hak Pengelolaan atas Obyek Sengketa dimulai dari 0 tahun pengelolaan bangunan di atas tanah seluas 20.637 m2 (duapuluh ribu enamratus tigapuluh tujuh meter persegiyang terletak di belakang, berlokasi di Komplek Pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah utara, Jl.Jend Gatot Subroto; sebelah barat, Jl.KH.Syafei; sebelah Selatan, Jl.KH.Syafei; sebelah Timur, Jl.Letjend.Suprapto; yang dimulai setelah pembangunan selesai dilaksanakan.

Sesuai Amar Putusan Mahkamah Agung; Para Pihak sepakat melaksanakan Evualasi Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang akan dituangkan dalam perjanjian secara terpisah.Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Kesepakatan ditandatangani diatas meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) oleh Pihak Pemohon Ekseskusi, PT.Graha Cipta Guna, Yohanes Widiana dan ditandatangani oleh Termohon Eksekusi Pemerintah Kabupaten Banyumas diatas cap Bupati Banyumas, Achmad Husein.Juga ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara; Rina Virawati. SH,,MH, Jaksa Umum Pratama; Rinawati Wahyuningsih, SH.,MH, Jaksa Madya; Joko Kuswanto, SH, Jaksa Muda; Ernawati S, SH, Jaksa Muda; Anton Sutrisno, SH.,MH, Jaksa Muda.

Pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas, baru memenuhi pembayaran uang tahap I, sedangkan untuk pembayaran uang tahap II dan III, belum dibayarkan oleh pihak Pemda Banyumas.

Pemda Banyumas belum menganggarkan pembayaran Tahap II dan Tahap III, hal itu dikarenakan adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), untuk mengkaji ulang kesepakatan tersebut. Untuk pembayaran uang kepada PT.GCG Tahap I sudah kami bayarkan sejumlah Rp. Rp.10.500.000.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).Pembayaran uang tersebut dibayarkan pada Tahun 2017.

Kami (Pemda Banyumas) juga masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI atas putusan perkara nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt, gugatan terhadap PT GCG, tentang terjadi adanya kekhilafan dalam kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang pada intinya menolak gugatan kami itu belum berkekuatan hukum tetap, karena kami masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, kata Kabag Hukum Pemda Banyumas (waktu itu) , Sugeng Amin, SH. ( Banyumas – Trie)

.

.

.

CATATAN REDAKSI : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email : targetkasusnews20@gmail.com atau ke 085270580001. Terima kasih.