SejakTahun2020-2022,PT Sri Rahayu Agung Belum Bayar Hak Pesangon Marsudi

  • Bagikan

targetkasusnews.co.id||KOTARIH SERGAI

PT Sri Rahayu Agung yang terletak di desa Kotarih kecamatan Kotarih kabupaten Serdang Bedagai,perusahaan besar yang mengabaikan hak-hak karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun.Hingga saat ini hak pesangon Marsudi belum di bayarkan oleh PT Sri Rahayu Agung.Hal ini di sengaja oleh managemen PT Sri Rahayu Agung dengan mengulur waktu dan atau tidak ada niat baik.Ester Susiana sebagai Orang yang mengendalikan keuangan dan yang langsung memutuskan hubungan kerja kepada Marsudi seolah sangat kebal hukum tanpa menghiraukan adanya undang-undang tenaga kerja No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.5/1/2022

Intimidasi terhadap karyawan juga kerap terjadi dan berlangsung lama hingga saat ini dengan contoh kecil pembayaran uang pensiun karyawan yang telah mencapai usia kerja di atas 30 tahun harus di bayar sesuai kemauan perusahaan tanpa mengikuti undang-undang tenaga kerja No 13 Tahun 2003 yang telah di atur di dalamnya.Seakan karyawan/pekerja kembali hidup di jaman penjajahan.

Saat di konfirmasi media,Marsudi salah seorang pekerja yg mengabdi 21 tahun dan tidak di bayarkan haknya mengatakan “PT Sri Rahayu Agung sangat meresahkan karyawan,seolah kebal akan hukum tanpa menghiraukan adanya undang-undang tenaga kerja yg berlaku di negara kesatuan republik indonesia.Harusnya apa yang menjadi hak karyawan di berikan tanpa adanya intimidasi dan tawar menawar soal pensiun.Dan managemen PT Sri Rahayu Agung juga melarang adanya serikat buruh di dalam perusahaan tersebut,sehingga wadah tempat karyawan/buruh berlindung tidak ada lagi.Padahal sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.Dan hingga saat ini hak saya juga tidak di bayarkan oleh Ester Susiana sebagai pengatur keuangan di dalam perusahaan.Tidak ada itikad baik dari perusahaan maupun manusianya di dalam managemen PT Sri Rahayu Agung” Tegas Marsudi yang menjabat sebagai Bendahara di F SPPP-SPSI kabupaten Serdang Bedagai.

Saat di konfirmasi Di tempat terpisah karyawan yang tidak mau di sebut namanya yang di berikan hak pensiun tanpa mengikuti peraturan perundang undangan juga mengatakan “Perusahaan memberikan penawaran pensiun dengan pembayaran tanpa mengikuti aturan yang berlaku sesuai undang-undang tenaga kerja.Karena saya udah gak tahan lagi bekerja di bawah tekanan dan intimidasi dari managemen saya terima walau tidak merasakan puas hati.Banyak karyawan yang memang sudah tak tahan lagi dengan perlakuan dari perusahaan PT Sri Rahayu Agung apa lagi sekarang sudah tidak ada lagi wadah kami SPSI,kami gak tau mau mengadu kemana.Karena di masa ketua Marsudi yang memperjuang hak karyawan juga di keluarkan tanpa di berikan hak pesangon hingga saat ini” ucapnya sedih.

Semoga pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja kabupaten,provinsi dan pusat dapat membantu prihal permasalahan karyawan yang hak-haknya tidak di berikan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan.(Red)

  • Bagikan