Sisa Dana Desa TA.2019 Dikembalikan Pemkab Batubara Ke Kas Negara

  • Bagikan

targetkasusnews.co.id//BATU BARA

Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.089.853.800,00.- berasal dari sisa dana pencairan tahap III 40% di tiga (3) desa akhirnya di kembalikan ke kas Negara berdasarkan keputusan Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa yang diubah dengan Permenkeu No. 40 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa pada tanggal 30 Desember 2020 melalui PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh.

Dana desa yang di kembalikan ke kas Negara disebabkan desa terkait tidak menyelesaikan tepat waktu laporan berkas pengelolaan dana desa tahap sebelumnya, Sehingga dana tersebut tidak dapat direalisasikan pada usulan rekomendasi pencairan tahap III 40% dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) tertanggal 31 Desember 2019 yang di antaranya ;

  1. Desa Jati Mulia Kec. Nibung Hangus sebesar Rp. 303.439.400,00.-
  2. Desa Bogak Kec. Tg Tiram sebesar Rp. 478.546.600,00.-
  3. Desa Gunung Rante Kec.Talawi sebesar Rp. 307.867.800,00.-

Dari LHP BPK RI tahun 2019 menyatakan, bahwa telah merekomendasikan kepada Dinas PMD agar menyampaikan laporan sisa anggaran dana desa yang tidak dapat di cairkan kepada PPKD mulai dari tanggal 31 Desember 2019 atas keputusan Bupati Batubara No. 4 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa di setiap desa Kabupaten Batubara yang terdiri dari 3 desa tersebut.

Menurut Ka. BPKAD H. Hakim menyatakan bahwa dia nya hanya memahami masalah administrasi pencairan dana desa yang telah memenuhi syarat dan melengkapi berkas (dokumen) usulan dari leading sektor terkait.

“Kalau masalah teknis macam mana mereka gunakan uang itu saya tidak tahu, tapi kalau masalah administrasi pencarian yang telah memenuhi syarat ketentuan dan dinas BPPKAD adalah wadahnya, maka tidak ada alasan untuk tidak saya cairkan apabila itu memenuhi syarat dari ketentuan yang berlaku.” Ujar Ka. BPPKAD Batubara H. Hakim

Lanjutnya lagi, “Uang itu berada di RKUD hingga akhirnya di kembalikan ke kas Negara Kementerian Keuangan RI atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dengan jumlah kuitansi pembayaran sebesar Rp. 1.096.327.159,00.- melalui Bank Sumut 262 Cabang Lima Puluh pada tanggal 30 Desember 2020,jika tidak dikembalikan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan,maka Kab. Batubara tidak akan mendapatkan sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini.” Pungkasnya

Di konfirmasi Kepala desa Bogak Khalik Nasution (Tuah) terkait tidak dapat mencairkan dana Desa tahap III 40% tahun 2019 mengatakan bahwa dirinya sudah berupaya melakukan permohonan pengusulan untuk dapat mencairkan dana desa kepada Dinas PMD, namun dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi kendala terhadap pencairan dana desa tahap III yang telah ia usulkan melalui surat pengantar dari pihak Kecamatan Tg Tiram kepada Dinas PMD hingga dana itu kini kembali ke kas Negara.

“Memang ada saya mengusulkan untuk meminta kepada Dinas PMD Batubara agar dapat merekomendasikan pencairan tahap III 40% dari anggaran yang telah ditetapkan melalui rincian penerimaan dana desa, namun kita tidak mengetahui apa yang menyebakan dinas PMD tidak mau merekomendasikan agar dapat merealisasikan pencairan dana desa tahap III tersebut.” Ujar Kades Bogak

“Memang saya akui ada masalah terhadap pelaporan penggunaan keuangan dana desa tahapan sebelumnya yang belum selesai terhadap laporan realisasi pengelolaan dana desa Bogak. Tapi itu tetap akan kita selesaikan untuk persiapan administrasi pencairan tahap berikutnya dan tentunya kita meminta batasan waktu terhadap pelaporan penggunaan keuangan dana desa untuk tahap sebelumnya sehingga permohonan untuk pencairan dana desa tahap III demi pembangunan desa yang berkelanjutan dapat terealisasi sebagaimana ke peruntukannya.” Pungkas Khalik Nst

Sebelumnya, wartawan media ini coba mengkonfirmasi…

(ALAIARO NDURU)

  • Bagikan