Berita  

Soal Penggelontoran Anggaran 10,5 M, Pernyataan Tegas Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2014 – 2019

Soal Penggelontoran Anggaran 10,5 M, Pernyataan Tegas Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2014 – 2019

Targetkasusnews.co.id // Banyumas

Masih terkait perkara penggelontoran anggaran sebesar Rp. 10,5 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diduga tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Banyumas.

Perkara dugaan Anggaran 10,5 M Yang digelontorkan Pemerintah kabupaten Banyumas melalui Dana APBD 2017, yang diduga Unprosedural tanpa adanya persetujuan DPRD Kabupaten Banyumas, yang telah dilaporkan oleh Ananto Widagdo, S.H, S.Pd, Kuasa Hukum Masyarakat Banyumas peduli Banyumas, ke Kejaksaan Negeri Purwokerto, beberapa saat lalu, kian menunjukan arah kejelasan persoalan ini.Hal tersebut ditengarai munculnya pernyataan-pernyataan dari mantan Anggota Komisi A maupun mantan Anggota Banggar DPRD Banyumas Periode 2014 – 2019, antara lain, Bambang Pujiyanto, Yoga Sugama (Mantan Anggota Banggar), Saefudin, S.H (Mantan Anggota Komisi A & Wakil Ketua Banggar), Sardi Susanto, S.Pt (Mantan Komisi A) mereka menyatakan bahwa waktu itu baik Komisi A maupun Banggar DPRD Banyumas Periode 2014 – 2019, tidak pernah membahas ataupun ada pembahasan mengenai Anggaran 10,5 miliar yang diajukan oleh Pemda Banyumas.

Pelaksanaan Pembayaran Tahap I dengan sebesar Rp.10,5 miliar dilakukan pada tahun 2017, pembayaran tersebut menurut Ananto Widagdo, S.H, S.Pd dilakukan diduga tanpa persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyumas juga ada suatu kejanggalan.” Yang menjadi janggal dan aneh ternyata uang sebesar 10,5 miliar dengan menggunakan anggaran 2017 ditransfer ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Januari 2017 tetapi kesepakatannya dibuat pada tanggal 8 Desember 2016.

Dalam hal ini terbukti dari pihak Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Banggar DPRD Kabupaten Banyumas periode 2014 – 2019 merasa tidak dilewati dalam rangka penganggaran uang yang sebesar Rp.10,5 miliar tahun anggaran tersebut.Karena salah satu fungsi DPR adalah bagian penganggaran yang sifatnya kolektif kolegial.

Aturan Penganggaran ini sangat jelas berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami sebagai pengadu perkara ini, merasa optimis, Kejari Purwokerto dalam menindalanjuti aduan ini yang kami tembuskan kepada Jaksa Agung RI, Jamwas Kejaksaan Agung RI, Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, akan bertindak secara profesional, obyektif, transparan dan integritas, harapan kami perkara ini bisa cepat selesai ” jelas Ananto Widagdo, S.H, S.Pd kepada Media Target Kasus News.

Sumber yang diperoleh Media Target Kasus News, Saefudin, SH, Mantan Anggota DPRD Banyumas Periode 2014 – 2019 pada Komisi A, juga Wakil Ketua Banggar, sebagai Leading Sektor Penganggaran Rp.10,5 miliar pembayaran eksekusi Mahkamah Agung.

Menyatakan, Saat itu Pemda Banyumas ada musyawarah terkait masalah Kebondalem, hanya waktu itu Pemda Banyumas membentuk Tim Musyawarah tidak melibatkan DPRD Banyumas.Kalau nggak salah waktu itu Bupati Banyumas menunjuk Bagian Hukum, DPKAD juga ada fasilitator dari Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Di tahun 2017 pada saat Pembahasan KUAPPAS di Komisi A ini tidak menyebutkan secara spesifik terkait kesepakatan antara PT.GCG dengan Pemda Banyumas waktu itu, kemudian disitu hanya muncul penanganan-penanganan masalah hukum di Pemda Banyumas, tetapi secara spesifik tidak menyebutkan untuk DP kesepakatan denda yang diminta oleh PT.GCG, tetapi kemudian direalisasi anggaran Rp.10,5 miliar untuk pembayaran DP dari Rp.44 miliar menjadi Rp.22 miliar.

“Kami waktu itu dari Komisi A, dari semua anggota Komisi A menolak waktu itu terkait dengan realisasi anggaran Rp.10,5 miliar untuk pembayaran denda itu, karena tidak melalui mekanisme penganggaran dari Pembahasan KUAPPAS kemudian tidak masuk di dalam Banggar juga dalam Sidang Paripurna.Tentunya hal ini tidak dibahas, Sehingga dalam pengesahannya waktu itu di Induk tidak menyebutkan untuk anggaran ke arah sana, sehingga dana yang Rp.10,5 miliar terutama itu tidak melalui mekanisme penganggaran yang ada di Pemda Banyumas. Mestinya Pembahasan KUAPPAS disebutkan kemudian di Komisi A direalisasikan, menyetujui baru diparipurnakan, ketok palu, ada kesepakatan antara Pemda Banyumas dalam hal ini Bupati Banyumas dengan DPRD Banyumas.Kalau hal tersebut tidak dilakukan ini merupakan kesalahan Pemda Banyumas saat itu, karena tidak melalui mekanisme penganggaran ; mestinya eksekutif mengajukan anggaran kepada legislatif untuk dibahas ditingkat Komisi masih KUAPPAS penganggaran sementara.Setelah itu baru oleh Komisi disampaikan ke Banggar.Banggar nanti Rapat Khusus dengan DPKAD .Apabila dana yang Rp.10,5 miliar itu disepakati oleh Banggar atau tidak, tetapi biasanya ketika Pembahasan di tingkat Komisi di ACC oleh tingkat Komisi maka biasanya di Banggar disepakati.Mestinya ini ada konsekuensi hukum, karena ini menyalahi penganggaran dan disitu ada Kejaksaan, ya silahkan Kejaksaan yang bisa menilai disana.

Barani merealisasikan anggaran itu tanpa persetujuan Dewan, barangkali yang mendasari Bupati waktu itu adalah Tim Lobi yang dibentuk oleh Bupati yaitu antara lain ada BKAD, Bagian Hukum, kemudian ada Kejaksaan; tetapi yang salah disitu tidak melibatkan Legislatif, sehingga waktu itu Legislatif tersinggung sehingga waktu itu Legislatif meminta kepada Kejaksaan, Bagian Hukum untuk mengklarifikasi dalam Sidang Paripurna waktu itu.Saat itu kami selaku Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Banyumas dalam Rapat Pansus menyatakan, Lembaga DPR adalah Lembaga Terhormat.

Sikap politik kami membacakan Laporan Pansus, pokok-pokok pikiran Anggota DPR, saat membacakan Laporan Pansus, kami menyampaikan uji petik kami terkait masalah Kebondalem mengkritisi dana yang 10,5 M tanpa persetujuan Anggota DPRD dan tanpa mekanisme penganggaran.

Kemudian Administrasi termasuk barangkali surat menyurat saat awal, karena kami melakukan uji petik dengan Ketua Pansus sekira tahun 2017, tetapi tidak ditemukan arsip yang mungkin saat ini yang dimaksud. Konsekuensi hukum yang tidak melalui prosedur tentunya ini diserahkan kepada BPKP atau KPK.Sah-sah saja Bupati waktu itu membentuk Tim walaupun tidak melibatkan DPRD, tetapi saat pembahasan anganggaran ini mutlak dibahas bersama-sama.Eksekutif mengusulkan kepada Legislatif, Legislatif membahas di tingkat Komisi kemudian ke Banggar, ” kata Saefuddin.

Mantan Anggota DPRD Banyumas periode 2014 – 2019 (Komisi A), sekarang Ketua Komisi A, (Komisi I) DPRD Banyumas Periode 2019 – 2024, Sardi Susanto, S.Pt, menyatakan bahwa Anggaran Pembayaran untuk Tahap I pada Tahun Anggaran 2017 tersebut yang telah dilakasanakan oleh pihak Pemda Banyumas, DPRD Banyumas tidak menganggarkan dana itu.“Kami, Ketua Komisi I DPRD Banyumas tidak pernah merasa menganggarkan dana untuk kepentingan tersebut, jadi kami sama sekali tidak tahu sumber anggaran itu dari mana. Orang kita mau minta dokumen asli perjanjiannya saja sampai sekarang belum dikasih sama pihak Pemda Banyumas, bagaimana kita menganggarkannya.Padahal Komisi I yang membidangi di bidang Pemerintahan dan Hukum, bersentuhan langsung dengan hal itu” tandas Sardi.
(Banyumas – Trie )