Sosialisasi Tentang Kebakaran Hutan Di Wilayah Tambusai Utara

Sosialisasi Tentang Kebakaran Hutan Di Wilayah Tambusai Utara

targetkasusnews.co.id || Rokan Hulu


Camat Tambusai Utara diwakili Sekcam (Sekretaris Camat), Sunarji, S. Pd., mengundang seluruh desa difinitif dari 11 desa dan 8 desa persiapan PJ Mahato dalam Sosialisasi mengenai Karlahut (Kebakaran Lahan Dan Hutan), pada Senin (31/08/2020) Pukul 08.00 WIB.
Kata sambutan pertama dimulai oleh Sunarji, dalam kata sambutannya beliau memohon ma’af atas ketidakhadiran Camat Tambusai Utara disebabkan menghadiri undangan dari Bupati Rokan hulu.

Agenda pembahasan mengenai Karlahut sesuai Undang-undang No : 41 Tentang Masalah Hutan yang nantinya akan disampaikan oleh Kepolisian (Polri) dan kemeliteran (TNI).

“Begitu pula dengan mengadakan acara pesta harus diurus izin dengan memakai protokol kesehatan dan juga tetap atur jaga jarak karena kita tidak tau yg datang para undangan berbagai ragam orangnya,” ujar Sunarji.

Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh Kapolsek Tambusai Utara yang diwakili Brigadir Diki Permadi, S.H. selaku Bhabinkamtias, Danramil KPR/TBS/0313 diwakili Babinsa Serma Shopyan, Kasi Tapem Ahendra, S. Sos, MiP dan tokoh masyarakat yaitu ulama H.Bahrum dan Santy sebagai pembawa acara.

Kapolsek Tambusai Utara yang diwakili Bhabinkamtibmas Brigadir Diki Permadi, S.H., menyampaikan dalam kata sambutannya, sesuai yang tertuang dalam Undang-undang No. 41, siapa saja yang sengaja melakukan pembakaran lahan atau hutan akan dikenakan denda sebesar 5 milyar dan sanksi kurungan penjara 10 hingga 15 tahun penjara, karena hutan adalah letaknya paru-paru dunia,” imbuhnya.

Sosialisasi Tentang Kebakaran Hutan Di Wilayah Tambusai Utara

Dalam kata sambutan Danramil 0313/KPR/TBS diwakili Babinsa Serma Shopyan, S., beliau mengatakan dalam himbauannya kepada seluruh desa baik difenitif maupun para PJ desa persiapan untuk Tambusai Utara agar mengulang pembahasan kembali mengenai tata tertib kenyamanan dari pembakaran Hutan yg selama ini merajalela hingga mengakibatkan dampak keseluruhannya.

“Undang-undang No. 41 ini sudah ada sejak tahun 1999, maka kita hanya mengingatkan kembali saat ini pembakaran hutan telah terpantau oleh jaringan, apabila asap mencapai 40×40 maka terpantau oleh jaringan satelit. Undang-undang 41 Pasal 78 ayat 3 , dan pasal 8 ayat 1 yang mana akan terjerat narapidana penjara 10 hingga 15 thn dan bayar denda 10 milyar, bagi kita rakyat biasa maka berhati-hatilah apabila ada tumpukan sampah hendaknya ditimbun, bisa juga jadi kompos, apalagi Undang-undang Karlahut telah diperbaharu pada tahun 2009 tentang terjadinya pembakaran hutan di masa kemarau, mari sama-sama kita jaga demi keamanan dan kenyamanan,” ungkap Shopyan.

Kemudian dilakukan tanya jawab kepada para undangan yang hadir. selaku Kades persiapan Mahato Kanan, Ahendra, S.Sos M.iP menanyakan hal terutama wajib teraspirasi terhadap camat , Kapolsek dan Danramil atas kesigapan dalam mengatasi permasalahan lahan dan Hutan.

“Harapan kami bagaimana kalau adakan pembentukan posko dengan 5 orang sebagai utusan, jadi bisa melapor hanya melalui posko, setiap persusun diaktifkan kembali apa lagi ini masa kemarau”, usul Kades.

Tokoh Ulama yang adalah mantan Sekcam yaitu H. Bahrum, menanyakan tentang masalah pembakaran sampah masuk kategori atau tidak?
“Mengenai pelepah sawit yang dibakar bagaimana, apakah dibenarkan atau tidak?” tanyanya.

Sekdes Cindur Jaya Zaman, menanyakan mengenai lahan yang jaraknya jauh dari rumah juga tentang meracun ikan di sungai, “apa sanksinya terhadap pelaku?”

Bhabinkamtibmas menerangkan tentang masalah posko nanti akan disampaikan kepada Kapolsek bagaimana kelanjutannya. Terlebihlagi mengingat masa pandemi covid-19 dan new normal agar semuab tetap waspada jaga jarak dan selau pakai masker.

Menanggapi meracun ikan pihak Bhabinkamtibmas telah memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat, apabila ada warga yang melakukan pengeracunan ikan di sungai sesuai dengan tertera dalam Undang-Undang No. 31 dengan ancaman penjara 1,5 tahun, karena telah merusak habitat ikan dan juga menjadi penyebab kemandulan terhadap ikan bila melakukan penyetruman.

Babinsa Shopyan, S, menjawab pertanyaan mengenai pembakaranbhutan, “apabila membakar sampah kalau hanya sekedar, tidak bermasalah tapi kalau sudah mencapai ketinggian sampai 40 meter itu sudah mengkhawatirkan dan bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan, alangkah baiknya digali lubang sampah ditimbun,” terangnya.

Kades PJ Mahato Suka Maju, M.A. Alias Tanjung menyampaikan usulan, “bagaimana bila diadakan embung kepada setiap para pengusaha perkebunan yang lahannya luas lebih dari 10 hektar, agar kita telah punya persediaan air, apabila terjadi kebakaran tidak sulit mencari air buat penyiraman lahan maupun hutan yang terbakar, lumbung sangat diperlukan apalagi di wilayah Mahato.”

“Masalah persiapan mengenai embung air diharuskan kepada para pengusaha lahan yang luas kami nanti akan sampaikan kembali kepada Kapolsek, agar pengadaan embung di setiap pengusaha lahan luas semoga bisa berjalan untuk kepentingan bersama,” ucap Bhabinkamtibmas.
Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh H. Bahrum, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama sebagai tanda acara telah usai. (A.Y.Tanjung)