TKSK Hutabayuraja Diduga Telah Menyalahi Wewenang

  • Bagikan

targetkasusnews.co.id // SIMALUNGUN

Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pasalnya oknum TKSK tersebut dengan ringannya menyatukan warung/kedai tempat masyarakat yang dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah seperti beras, telur, minyak sayur dan bantuan lainnya yang berbentuk sembako.
Adapun nagori yang disatukan adalah Nagori Mariah Hombang dan Nagori Pokan Baru yang diketahui awak media targetkasusnews.co.id dari seorang warga Nagori Pokan Baru, yang berinisial AS.

Saat dikonfirmasi pada hari selasa (9/2) pada pukul 13.00 WIB. “Saya bingung, Pak, saya itu dapat bantuan sembako dari pemerintah, tapi mengambil sembako itu harus di warung/kedai Nagori Mariah Hombang, yang menjadi pertanyaan saya, apakah harus ke Nagori Mariah Hombang untuk mengambil sembako itu, apa tidak bisa di nagori saya ini (Nagori Pokan Baru,Red),” ungkap AS.

Mendengar berita itu, awak media targetkasusnews.co.id langsung menemui Kepala Desa Nagori Pokan Baru, Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, Bahari Sitinjak, di tempat salah satu warung kopi Hutabayuraja.

Bahari Sitinjak mengatakan “Saya idak pernah tahu tentang hal itu, karena pendataan itupun, kami sebagai Perangkat Desa Nagori Pokan Baru tidak mengetahuinya. kemungkinan itu semua permainan TKSK Kecamatan Hutabayuraja atas nama Suhendra, yang bertempat tinggal di Desa Machok,” tutur Bahari Sitinjak.

“Saya juga merasa tidak dihargai sebagai kepala Desa di Nagori Pokan Baru dan saya minta kepada bapak selaku wartawan media targetkasusnews.co.id tolong dipertanyakan masalah ini kepada TKSK kecamatan dan dikawal sampai tuntas,” sambung Kepdes Bahari.

Sebagai Kepala Desa, Bahari merasa keberatan masyarakat Nagori Pokan Baru yang mendapat sembako itu harus ke Nagori lain, karena menurutnya di nagorinya banyak warung sembako bahkan grosir.
Sebelumnya, Bahari sudah pernah mempertanyakan masalah tersebut sewaktu rapat kerja di Kantor Kecamatan Hutabayuraja yang juga dihadiri anggota DPRD Dapil V pada tahun 2019 yang lalu dan ketua TKSK tersebut juga turut di undang pada saat itu namun tidak hadir.

Hingga berita ini terbit belum ada tanggapan dari ketua TKSK Kecamatan Hutabayuraja dan tidak dapat dihubungi melalui HP selulernya.

(Riwanto Lumbanraja).

  • Bagikan